Ciri Pemerintahan yang Dinamis ; Cepat, Responsif, dan Efisien
Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia, tentu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang “mengerti” rakyatnya. Dan untuk itu pemerintahan yang dinamis menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan keadaan yang terus lebih baik ke depan.
Berikut share selengkapnya tentang Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) ini dari KemenPAN-RB, semoga bermanfaat…
Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance), yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.
Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).
Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.
Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).
Dikatakan, pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.
Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. "Yang pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.
Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik.
“Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.
Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang mampu menerapkan good governance dapat dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin.
Kunci sukses tersebut adalah kualitas pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)