Guru Ancam Gelar Aksi Jika
BONTANG - Para guru di Bontang, Kaltim, bereaksi atas Rencana penghapusan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada PNS.Mereka mengancam menggelar aksi jika kebijakan itu diterapkan.
Hal itu disampaikan Nasrullah, Ketua Forum Peduli Pendidikan dan Guru (FPPG) Bontang, Kaltim, di hadapan komisi gabungan DPRD Bontang.
Pada pertemuan yang juga dihadiri jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) itu, FPPG menyuarakan sejumlah keinginan.[warning title="Rekomendasi" icon="info-circle"]Ribuan Guru Madrasah Gagal Terima Sertifikasi (TPG)
TUNJANGAN TPG TIDAK CAIR JIKA ABSENSI TIDAK PENUH[/warning]Pertama, meminta TPP bagi PNS tetap dialokasikan pada 2017, yang nilainya minimal sama dengan yang didapat tahun ini.
Kedua, meminta semua PNS diberlakukan sama, baik pegawai struktural maupun fungsional, khususnya dalam hal kesejahteraan.
“Guru tidak mendapatkan uang performance. Artinya, ini tidak adil. Padahal, semua PNS diangkat dengan sumpah jabatan yang sama, maka pemberlakuannya sama,” kata Nasrullah yang diagreagasi dari jpnn.
Kadisdik Bontang Dasuki mengatakan telah menyusun rencana alokasi anggaran yang di dalamnya tetap mengakomodasi TPP bagi para guru. Kendati proyeksi APBD pada 2017 merosot drastis.
“Pada 2016, anggaran untuk TPP bagi seribu lebih guru PNS di Bontang nilainya mencapai Rp 48 miliar. Tahun depan, dengan asumsi pengelolaan SMA dialihkan ke pemprov maka anggaran untuk TPP sebesar Rp 36 miliar. Walaupun angkanya cukup besar, saya berharap tidak dihilangkan,” ujarnya.
Sementara itu, alih-alih menghapus TPP, Komisi I DPRD Bontang mengusulkan untuk memangkas e-Performance. Langkah itu dinilai bisa lebih baik karena dirasakan semua PNS.
Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menuturkan, e-Performance hanya dinikmati 1.118 orang PNS yang termasuk pegawai struktural.
“Jumlahnya sekira Rp 98 miliar per tahun,” kata Agus.
Sementara TPP untuk seluruh PNS yang jumlahnya sekira 4.000 orang, pemerintah menganggarkan Rp 128 miliar.
“Memang jumlah TPP lebih besar, tapi seluruh pegawai dapat. Jika keuangan menurun, besaran TPP bisa dikurangi,” tegasnya.
Penghapusan TPP ini dinilai merugikan para guru. Pasalnya, “Oemar Bakrie” tidak mendapatkan e-Performance. Nasib lebih baik didapatkan pegawai tata usaha (TU) di sekolah.
“Bisa-bisa pemasukan yang mereka dapatkan lebih kecil dari TU,” jelasnya.
Besaran TPP yang ditanggung Pemkot Bontang untuk para guru juga dipastikan berkurang.
Itu setelah Pemprov Kaltim mengambil wewenang bidang pendidikan menengah. Jadi, tanggung jawab untuk guru SMA sudah berpindah tangan pula.
“Jumlahnya pasti lebih kecil. Sisanya bisa digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran non-PNS,” ungkapnya.
Selain memangkas TPP, pemerintah berencana memotong gaji non-PNS sebesar Rp 1 juta. Di Bontang terdapat 1.556 non-PNS. (edw/ica/k11/sam/jpnn)